Pendidikan Pancasila

ADasar Pemikiran Pendidikan Pancasila

Era   globalisasi   menuntut   adanya   berbagai   perubahan.   Demikian   juga   bangsa Indonesia   pada  saat  ini  terjadi  perubahan  besar-besaran   yang  disebabkan   oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri.

Kesemuanya di atas memerlukan kemampuan warga Negara yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa.

BLandasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis

Di dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut prinsip hidup yang tersimpul di dalam pandangan hidup atau fisafat hidup bangsa (jati diri) yang oleh para pendiri bangsa/Negara   dirumuskan   dalam   rumusan   sederhana   namun   mendalam   yang meliputi lima prnsip, yaitu Pancasila.

2. Landasan Kultural

Bangsa Indonesia memiliki kepribadian tersendiri yang tercermin di dalam nilai-nilai budaya yang telah lama ada. Nilai-nilai budaya sebagai nilai dasar berkehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dalam Pancasila.

3. Landasan Yuridis

Undang-undang  RI  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Dirjen  Dikti  Nomor  265  Tahun  2000  mengatur  tentang  perlunya  mata  kuliah Pendidikan Pancasila.

4. Landasan Folosofis

Nilai-nilai      Pancasila    merupakan   dasar    filsafat     Negara,    maka    dalam     aspek penyelenggaraannya  Negara  harus  bersumber  pada  nilai-nilai  Pancasila  termasuk system perundang-perundangan di Indonesia.

3. Tujuan Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan upaya mewujudkan suatu keadlan social dalam masyarakat.

KAJIAN ILMIAH-FILSAFATI PENDIDIKAN PANCASILA

1. Pendekatan Ilmiah-filsafati dalam Pendidikan Pancasila

Pendekatan ilmiah mengandaikan adanya disiplin ilmu sebagai landasannya.

2. Macam-macam Ilmu Pengetahuan a. Klasifikasi Ilmu Pengetahuan

– Ilmu-ilmu alam (Natural Sciences)

– Ilmu-ilmu sosial (Social Sciences)

– Ilmu-ilmu kemanusiaan/humaniora (The Humanities)

b. Filsafat sebagai Ilmu Kritis

“Filsafat adalah ciri berpikir manusia yang bersifat radikal, sistematis dan universal.”

Sidi Gazalba (1974)

Filsafat berciri radikal karena hal yang dibicarakan diupayakan tuntas ke akar permasalahan sampai kepada hakekatnya.  Filsafat berciri sistematis artinya berpikir secara  logis  selangkah  demi  selangkah  dan  menunjukkan   hu  dandamenunjukan hubungan  yang utuh dan saling berkaitan  satu sama  lain. Filsafat  berciri universal dimaksudkan karena filsafat memandang persoalan secara umum, menyeluruh, tidak terikat ruang dan waktu.

Objek kajian dalam filsafat :

# Alam (Kosmologi)

# Manusia  (Filsafat  manusia,  Filsafat  social-politik  Filsafat  moral  (etika),  Filsafat

Kebudayaan)

# Tuhan (Filsafat ketuhanan)

c. Ilmu Pengetahuan Empiris

Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga sesuatu itu dapat dikatakan sebagai suatu imu. Poedjawijaya menyebutnya sebagai syarat ilmiah (Kaelan, 1998), yaitu :

1. Berobjek

2. Bermetode

3. Bersistem

4. Bersifat Universal

SEJARAH PANCASILA

1. Masa Kerajaan

Sejarah    Indonesia     selalu     menyebut     bahwa    ada     dua     kerajaan    besar     yang melambangkan kemegahan dan kejayaan Indonesia Masa Purba, yaitu Sriwija ya dan Majapahit.

2. Masa Penjajahan dan Perlawanan terhadap Penjajahan

Pada  mulanya  para  imperialis  hanya  ingin  mencari  bahan  mentah  untuk  industri.

Namun, imperialisme ini akhirnya menimbulkan “Politik Penghisapan” daerah jajahan sehingga menimbulkan pemberontakan penduduk pribumi.

3. Kebangkitan Nasional

Perkembangan pendidikan di Indonesia sebagai akibat dari politik etis telah menimbulkan  perubahan  besar  bagi  sebagian  rakyat  Indonesia  atau  lebih tepatnya mengarah pada kesadaran nasional.

4. Sumpah Pemuda

Pada kongres II 26 – 28 Oktober 1928 PPPI telah memperoleh pengakuan yang bulat untuk semua golongan, yaitu keinsyafan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa sebagai cermin tertanamnya Indonesia bersatu (“Sumpah Pemuda”).

5. Penjajahan Jepang

Setelah berhasil  mengambil  alih kedudukan Belanda  (KNIL) dimulailah  kekuasaan Jepang  di  Indonesia,  mereka  masuk  ke  Indonesia  dengan  propaganda  yang  biasa disebut “3A”.

Sidang Pertama BPUPKI (28 Mei – 1 Juni 1945)

* Isi Pidato Mr.Muh.Yamin, berisi rancangan dasar Negara, yaitu :

1. Peri kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

* Isi Pidato Mr.Soepomo, berisi aliran pikiran tentang Negara, yaitu :

1. Aliran Pikiran Perseorangan (Individualis)

2. Aliran Teori Golongan (Class Theory)

3. Aliran Teori Integralistik

* Isi Pidato Ir.Soekarno, berisi dasar Indonesia merdeka, yaitu :

1. Kebangsaan (Nasionalisme)

2. Kemanusiaan (Internasionalisme)

3. Musyawarah, mufakat, perwakilan

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

* Sidang Kedua BPUPKI (10 – 16 Juli 1945)

Ir.Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta).          Selanjutnya                 dibicarakan     materi             tentang   undang-undang                    dasar     dan penjelasannya, serta susunan pemerintahan Negara oleh Mr. Soepomo.

6. Pembentukan PPKI dan Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk PPKI yang pada awalnya merupakan bentukan

Jepang.

a. Proklamasi Kemerdekaan

Pada   tanggal   17   Agustus   1945   atas   nama   bangsa   Indonesia   Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

b. Sidang Pertama PPKI

Agenda  acara  sidang  ini  adalah  pengesahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI, pengangkatan presiden dan wakil presiden dan pembentukan KNIP.

PEMBUKAAN UUD 1945

1. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945

Secara yuridis, Pancasila terletak dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan kata-kata “dengan berdasarkan  kepada..” yang ada dalam Pembukaan UUD

1945 alinea keempat.

2. Isi Pembukaan UUD 1945

a. Alinea Pertama, merupakan pernyataan hak atas segala bangsa akan kemerdekaan.

b. Alinea Kedua, mengandung pernyataan tentang berhasilnya perjuangan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia.

c. Alinea Ketiga, merupakan pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia.

d.  Alinea  Keempat,  mengikrarkan  pernyataan  pembentukan  pemerintahan  Negara dengan dasar Pancasila.

3.  Pokok  –  Pokok  Pikiran  dalam  Pembukaan   UUD  1945,  meliputi  suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia dan mewujudkan cita-cita hukum (tertulis dan tidak tertulis)

4. Maksud / Tujuan Pembukaan UUD 1945

a. Mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya. b. Menetapkan cita-cita bangsa yang ingin dicapai dengan kemerdekaannya.

c. Menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup

kebangsaan dan hidup seluruh rakyat Indonesia.

d. Melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu.

5. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Undang – Undang Dasar

1.  Bagian  pertama,  kedua  dan  ketiga  merupakan  serangkaian  pernyataan  tentang keadaan dan peristiwa yang mendahului terbentuknya Negara Indonesia

2.   Bagian   keempat   merupakan   pernyataan   mengenai   keadaan   setelah   Negara Indonesia  ada, dan mempunyai  hubungan  kausal dan organis dengan batang tubuh UUD.

6. Hakekat dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental   dan  staatsfundamentalnorm,   dan  berkedudukan   dua  terhadap   tertib hukum Indonesia,  yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Kedudukan yang tetap, kuat dan tak bisa diubah ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi formal dan segi material.

7. Terpisahnya Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

Pembukaan  UUD  1945 terpisah dengan  Batang  Tubuh UUD  1945 dan kedudukan serta hakekatnya lebih tinggi derajatnya dari Batang Tubuh UUD 1945.

8. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak hanya          menjelaskan              dan                  menegaskan              tetapi     juga     mempertanggungjawabkan Proklamasi.

DINAMIKA UUD

1.  Isi  Materi   UUD  1945,  merupakan   penjelmaan   empat  pokok  pikiran   yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai pancaran dari Pancasila.

2. PelaksanaanUUD 1945

1. Masa Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

2. Masa UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Sejak   diberlakukannya   UUD   KRIS   maka   Indonesia   menjadi   Negara   federal, kemudian diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota konstituante yang dilantik oleh presiden pada tanggal 10 November 1956. Namun badan konstituante gagal membuat undang-undang baru, sehingga keluarlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

3. Masa Orde Lama

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pada masa orde lama banyak pula terjadi penyimpangan-penyimpangan  yang dilakukan. Sistem pemerintahan dijalankan tidak sesuai dengan UUD 1945 itu sendiri.

4. Masa Orde Baru

Setelah ORLA runtuh, terbentuk pemerintahan baru yang diberi nama ORBA (Orde Baru). Tekad ORBA ialah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

5. Masa Orde Reformasi

Orde   baru   seolah   memabukan   perubahanUUD   1945,   tetapi   sebaliknya   Orde

Reformasi memandang sangat perlu perubahan UUD 1945 dalam bentuk amandemen untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Sejak Mei 1998 bangsa Indonesia bertekad mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan.   Salah  satunya  adalah  reformasi   hukum  dan  sebagai  realisasi  dari reformasi hukum itu adalah perubahan terhadap pasal-pasal di dalam UUD 1945

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

1. Konsep-Konsep Dasar Filsafat

Dalam   konteks   mempelajari   Pancasila   dalam   perspektif   filfasat   berarti   upaya mengkaji secara kritis semua pernyataan-pernyataan tentang Pancasila, sehingga diperoleh kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatisme tentang Pancasila.

2. Metode Filsafat Pancasila

Notonegoro   mengatakan   untuk   menemukan   kebenaran   hakiki   Pancasila   dapat digunakan  metode  analitico  syntetik,   yang  merupakan  metode  gabungan  antara analisa dan syntetik.

3. Berbagai Pengetahuan tentang Pancasila

o Kata tanya “bagaimana” untuk memperoleh pengetahuan (kebenaran) yang bersifat deskriptif.

o Kata tanya “mengapa” digunakan untuk menemukan pengetahuan (kebenaran) yang bersifat kausal, yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat.

o Kata tanya “kemana” untuk memperoleh pengetahuan normatif. o Kata tanya “apa” untuk memperoleh pengetahuan essensial.

4. Pancasila sebagai Paham Filsafat

Pancasila merupakan consensus filsafat  yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s