OTONOMI DAERAH

Untuk makalah lengkapnya, klik disini!!!

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi berasal dari dua kata : auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Dengan mendampingkan kata otonomi dengan kata Daerah, maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.

Berdasarkan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi menjadi dasar pengelolaan semua potensi daerah yang ada dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh daerah yang mendapatkan hak otonomi dari daerah pusat. Kesempatan ini sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang besar untuk dapat mengelola daerah sendiri secara mandiri, dengan peraturan pemerintah yang dulunya mengalokasikan hasil hasil daerah 75% untuk pusat dan 25% untuk dikembalikan kedaerah membuat daerah-daerah baik tingkat I maupun daerah tingkat II sulit untuk mengembangkan potensi daerahnya baik secara ekonomi maupun budaya dan pariwisata.

Dengan adanya otonami daerah diharapkan daerah tingkat I maupun Tingakat II mampu mengelola daerahnya sendiri. Untuk kepentingan rakyat demi untuk meningkatkan dan mensejahtrakan rakyat secara sosial ekonomi.

1.2  Tujuan

 

  • mengetahui sejauh mana daerah-daerah khususnya Sumatra dalam mengelola dan menjalankan otonimi daerah yang telah di terapkan pemerintah.
  • meningkattkan pengelolaan sumberdaya alam untuk kesejahtraan dan kemajuan daerah.
  • menciptakan kemandirian daerah dari ketergantungan dari peraturan pusat khususnya tentang perekonomian daerah.

BAB 2. PEMBAHASAN

Otonomi daerah merupakan kesempatan besar untuk mengelola semua sumber daya alam dan membelanjakan keuangan daerah untuk kepentingan kemajuan daerah itu sendiri, sepertihalnya Sumatra yang terdiri dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu dan lampung yang akan kita bahas dalam makalah ini.

2.1 Provinsi Nanggro Aceh Darussalam

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdiri pada tanggal 7 Desember 1959 dengan landasan pendirian berdasarkan UU No. 24 Tahun 1956 yang beribukota Banda aceh. Luas wilayah provinsi ini ± 57.365,57 km2 dengan posisi ( letak geografis ) 2 derajat – 6 derajat lintang utara dan 95 derajat -98 derajat bujur timur dan berada dalam pulau sumatra dan memiliki 21 kabupaten. Lambang dari provinsi Nanggroe aceh Darussalam adalah pancacita. Provinsi ini mempunyai potensi yang sangat besar baik itu dari segi perikanan, pertanian dan perkebunan, industri, peternakan, pertambangan, dan kehutanan.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 22/1999 yaitu Penyelengaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertangung jawab.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Hasil perikanan di Aceh terdiri dari perikanan darat dan laut. Potensi perikanan laut di daerah Aceh cukup potensial, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Data tahun 1997 menunjukkan bahwa hasil perikanan laut mencapai 110.817,1 ton dan perikanan darat mencapai 24.436,7 ton. Sedangkan pada tahun 1998 hasil produksi perikanan laut mencapai 114.778,4 ton dan perikanan darat mencapai 23.228,4 ton. Hasil potensi perikanan di Aceh akan lebih banyak lagi jika perikanan tersebut dikembangkan dengan menggunakan peralatan yang modern dan canggih. Potensi perikanan, termasuk perikanan laut di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE) belum dimanfaatkan secara optimal. Sekitar 60% dari total potensi perikanan yang dimiliki oleh provinsi Nanggroe aceh Darussalam belum termanfaatkan an 40% lainnya juga belum termanfaatkan secaa optimal.

Nanggroe Aceh Darussalam sejak tahun 1999 telah menerapkan otonomi daerah dal kepemerintahannya. Secara filosofis, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efesien.

Otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengelola potensi yang dimiliki dan pembangunan. Selain itu pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah 80% kembali ke daerah yang digunakan sebagai kas daerah, pembangunan dan lain sebagainya dan 20% di salurkan kepemerintahan pusat. Hal ini akan membuat pemerintah daerah merasa diberlakukan dengan adil tanpa harus ada terjadinya kesenjangan-kesenjangan dengan pemerintah pusat. Salah satu aspek yang mempunyai potensi di Nanggroe Aceh Darussalam adalah perikanan dan kelautan yangterdiri dari perikanan darat yang meliputi budidaya dan perikanan laut yang meliputi pengangkapan dan juga budidaya. Peraturan yang mengatur perikanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersumber pada 2 hal yaitu hukum adat dan perda ( peraturan daerah ) yang mana hal ini dikarenakan otonomi daerah sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang menyangkut dengan daerahnya. Peraturan adat yang berlaku di Aceh di dikenal dengan nama hukom laot. Adapun peraturan daerah yang mengatur perikanan dan kelautan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di sesuaikan dengan keadaan provinsi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan adanya peraturan daerah yang dibuat diharapkan pemerintah dan segenap komponen masyarakat di Nanggroe Aceh

Darussalam dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan optimal tanpa harus mengakibatkan ekploitasi yang berlebihan .

Hukum adat yang ada diketuai oleh panglima laot. Panglima Laot merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt.Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu uleebalang, sekarang pemerintah daerah.

Struktur adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan kepemerintahan daerah sebagai organisasi kepemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 1/1977 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail. Pada tahun 1990, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah No. 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat, yang menyebutkan bahwa Panglima Laôt adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Dengan adanya hukom laot ini dapat meminimalisir terjadinya ekploitasi yang berlebihan terhadap penangkapan ikan dan mencegah terjadi kepunahan ikan karena tata cara dalam menangkap ikan sudah diatur dalam hukom laot ini.

Pada sesi ini akan kita bahas potensi alam yang ada di beberapa kabupaten NAD yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Biereun dan Kabupaten Aceh Singkil.

2.1.1     Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Kawasan ini juga termasuk basis Gerakan Aceh Merdeka sebelum diberlakukannya Darurat Militer sejak Mei 2003. Sebelum penerapan Darurat Militer ini,

kawasan Aceh Timur termasuk kawasan hitam, terutama di kawasan Peureulak dan sekitarnya.

1.    Tata letak kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur yang terletak pada 4°07′ – 5°13’LU dan 97°13′-97°57’BT, memiliki luas wilayah ± 604.060 Ha. Batas-batas daerahnya meliputi Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Tamiang dan Gayo Lues di sebelah selatan, Selat Malaka di sebelah timur, serta Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah di sebelah barat.

Secara topografis wilayahnya terdiri dan daratan dan landai (0 – 2%) sekitar 34,14% dari luas wilayah, daerah landai agak miring (2 -15%) sekitar 13,66% dan daerah agak miring (15 – 40%) yang pada umumnya tidak ada perkampungan seluas 26,58% serta lereng-lereng curam di atas 405 sekitar 25,64%.

Sedangkan tekstur tanahnya terdiri dari tekstur halus (liat dan liat berlempung), tekstur liat (lempung berdebu dan lempung berpasir) dan tekstur kasar (pasir-pasir berlempung dan pasir berdebu). Menurut tata guna lahan tanah di Aceh Timur terdiri dari tegalan, perkebunan besar, perkebunan rakyat, tambak, hutan bakau, hutan darat, padang alang-alang, rawa-rawa dan tain-lain. Iklimnya adalah iklim tropis dengan musim kemarau berkisar antara bulan Maret – Agustus dan penghujan antara September-Februari. Curah hujan rata-rata antara 1.000-1.500 mm setahun, dengan suhu antara 28° C – 32° C dan kelembaban nisbi sekitar 75%.

  1. Prospek Investasi Daerah

1)   Pertanian

Kabupaten Aceh Timur memiliki lahan dan keadaan alam yang cukup potensial untuk pertanian. Komoditas pertanian yang dikembangkan adalah padi, kedelai, jagung, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan lain-lain. Disamping itu, lahan pekarangan dan lahan kosong di desa-desa banyak ditanami buah-buahan seperti rambutan, langsat, durian, mangga, cempedak, nenas dan sebagainya.

2)  Perkebunan

Kabupaten Aceh Timur memiliki lahan perkebunan yang sangat potensial. Sebagian lahan tersebut merupakan perkebunan rakyat untuk tanaman karet, kelapa, coklat, nilam, kelapa sawit, randu, pinang dan lain-lain. Selebihnya diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar yang kini hampir merata di semua kecamatan.

3)     Peternakan

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu lumbung ternak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan masih memungkinkan untuk dikembangkan di masa mendatang. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan peternakan, sampai dengan tahun 2002 telah dilakukan berbagai upaya seperti penyebaran bibit ternak, pengendalian penyakit hewan, penyebaran makanan ternak dan penyuluhan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di bidang ini.

4)     Perikanan

Pesisir pantai Aceh Timur yang menghadap ke Selat Malaka merupakan kawasan penangkapan ikan laut yang sangat strategis. Disamping itu, daerah ini juga memiliki lahan yang ditumbuhi rawa-rawa yang sangat potensial untuk pertambakan udang dan ikan bandeng. Sektor perikanan Aceh Timur merupakan harapan baik, karena selama ini warga setempat masih berkonsentrasi pada pengolahan tambak semata.

5)     Kehutanan

Pohon-pohon yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti meranti, cengal, damar laut, semantok, merbau, keruing dan sebagainya banyak terdapat di Aceh Timur.Terdapat pula berbagai flora yang dilindungi seperti Rafflesia dan Daun Sang. Adapun di kawasan rawa-rawa dipenuhi oleh hutan bakau sebagai bahan baku arang maupun untuk bahan bangunan. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis hewan liar yang menghuni rimba di AcehTimur.

6)     Perindustrian

Aktivitas perindustrian di Aceh Timur telah mampu membawa perubahan dalam struktur ekonomi daerah. Di Kabupaten Aceh Timur telah tumbuh industri kertas yang telah mampu menembus pangsa pasar ekspor antara lain ke Singapura, Malaysia, Hongkong, China, Korea Selatan, Jepang, Saudi Arabia dan Kuwait. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten juga mengupayakan pembangunan industri kecil yang diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang berimbang terutama antara desa dan kota. Upaya untuk memacu pengembangan industri kecil melalui pembinaan termasuk wajib uji produksi industri kecil, serta pelatihan peningkatan mutu. Hasil produksi industri kecil tersebut berupa bahan sulaman dan bordiran dalam bentuk dompet, tas, keranjang kain, kopiah, aneka hiasan dan gantungan kunci. Selain itu terdapat juga anyaman pandan dan berbagai bentuk sulaman kasab, yang kesemuanya dapat dijadikan cenderamata oleh para wisatawan.

7)  Pertambangan

Berdasarkan hasil penelitian, di Aceh Timur terdapat berbagai jenis potensi energi dan bahan mineral yang tersebar di berbagai kecamatan seperti minyak bumi, gas alam, panas bumi dan sebagainya. Minyak bumi terdapat di beberapa lokasi seperti pada aliran Krueng Peureulak, Krueng Idi, sebelah selatan Peureulak, sebelah barat Bayeun, dan di pesisir utara – timur. Gas alam terdapat di Kecamatan Julok yang diperkirakan cadangannya lebih besar dari yang ada di Arun Aceh Utara. Sumber panas bumi terdapat di Alue Siwah Kecamatan Idi Rayeuk. Sedangkan timah hitam, dolomit, dan batu gamping terdapat di Kecamatan Serba Jadi.

8)     Pariwisata

Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi pariwisata berupa wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata alam. Wisata budaya meliputi Tarian Seudati, Tari Ranub Sigapu, Tari Bines, Tari Saman, Rapaii Daboih, Tari Laweut, Tari Ranub Lam Puan, dan Tari Tarek Pukat. Wisata sejarah terdiri dari beberpa bekas Kerajaan Islam dan makam-makam bersejarah. Sedangkan obyek wisata alam yang dapat dikembangkan antara lain Bekas Kerajaan Islam Peureulak, Pantai Kuala Beukah, Pantai Idi Cut, Pantai Kuala Parek, Pantai Ujung Perling, Air Terjun Paya Bili, Pantai Kuala Simpang Ulim, Pantai

Kuala Gelumpang, Pantai Kuala Matang Ulim, Pantai Alur Dua Muka, Pantai Aramia, dan Air Terjun Terujak.

2.1.2     Kabupaten Biereun

1.  Tata Letak Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen terletak pada 40.54 -50.18 Lintang Utara dan 960.20 -970.21 Bujur Timur. Kabupaten Bireuen berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Tengah di sebelah selatan, Kabupaten Pidie disebelah barat dan Kabupaten Aceh Utara di sebelah timur dengan luas keseluruhan 1.901,21 Km2, yang terbagi menjadi 10 kecamatan.

2.    Prospek Investasi Daerah

Komoditas khas dari kabupaten ini adalah giri matang, buah sejenis jeruk bali. Buah ini hanya terdapat di Matang, ibu kota kecamatan Peusangan yang berjarak 10 kilometer dari Bireuen ke arah Medan. Berbatasan dengan Selat Malaka di bagian utara memungkinkan Bireuen memiliki potensi perikanan dan kelautan yang siap di manfaatkan dengan andalan ikan cakalang dan tuna. Setiap tahunnya hasil tangkapan ikan cakalang rata-rata 1.410 ton, sedangkan ikan tuna 665 ton. Dari hasil budidaya, Bireuen mengandalkan udang windu dan bandeng. Dengan budidaya intensif diperoleh lima ton udang windu per bulan. Hasga udang windu dan bandeng jika diekspor sangat mahal. Dari geografis, letak Kabupaten ini sangatlah strategis. Ia berada di titik persimpangan arus pergerakan manusia dan barang dari arah timur (Medan, Langsa, Lhokseumawe), maupun arah barat (Gayo dan Takengon) menuju Banda Aceh.

Alam Kabupaten Bireun menyimpan potensi yang luar biasa, pertanian menjadi yang utama, selain penghasil beras, Bireun juga dikenal dengan komoditas kacang kedelai, Kedelai Peudada bahkan menjadi produk ekspor, sedang daerah pesisir di kecamatan Jeympa, Jangka, dan samalanga berpotensi dikembangkan sebagai pertambakan intensif. Di Beruen juga akan di bangun sebuah kawasan industri terpadu dengan sistem berikat sedang disiapkan di Cot Bale Glumpang, Kecamatan Pandrah dan Samalanga. Di daerah ini juga terdapat potensi wisata yang dapat dikembangkan antara lain waduk Paya Kareng di Cot Gapu.

3.     Profil Komoditi

No

 

Sektor / Komoditi

 

Unggulan /

   
   

Tidak

   
           
           

1

 

Primer-Perkebunan:Kelapa

 

Unggulan

   
   

Sawit

       
             
           

2

 

Primer-Perkebunan:Kakao

 

Unggulan

   
             

3

 

Primer-Perkebunan:Karet

 

Unggulan

   
             
           

4

 

Primer-Perkebunan:Tebu

 

Unggulan

   
             

5

 

Primer-Perkebunan:Kopi

 

Unggulan

 
           
         

6

 

Primer-Perkebunan:Kelapa

 

Unggulan

 
           
         

7

 

Primer-Perkebunan:Cengkeh

 

Non Unggulan

 
           
         

8

 

Primer-Perkebunan:Jambu

 

Non Unggulan

 
   

Mete

     
           
         

9

 

Primer-Perkebunan:Lada

 

Non Unggulan

 
           

Deskripsi

Produksi Tahun Terakhir (2006) :

4,462.00 Ton

Produksi Tahun Terakhir (2006) :

2,394.00 Ton

Produksi Tahun Terakhir (2006) :

953.00 Ton

Produksi Tahun Terakhir (2006) :

8.00 Ton

Produksi Tahun Terakhir (2006) :

461.00 Ton

Produksi Tahun Terakhir (2006) :

17,562.00 Ton

Produksi Tahun Terakhir (2006) :

91.00 Ton

Produksi Tahun Terakhir (2006) :

9.00 Ton

Produksi Tahun Terakhir (2006) :

31.00 Ton

2.1.3        Kabupaten Aceh Singkil

 

Usia  Kabupaten  Aceh  Singkil  tergolong  muda.  Empat  tahun.  Kabupaten  ini  hasil

pemekaran Kabupaten Aceh Selatan. Sejak “melepaskan diri” dari kabupaten induk tahun 1999, Aceh Singkil berbenah diri. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten adalah pengeluaran untuk bidang transportasi.

1. Pembangunan

Pada realisasi pengeluaran pembangunan dalam anggaran 2000 yang hanya sembilan bulan terhitung bulan April sampai Desember pengeluaran untuk transportasi Rp 9,8 miliar. Jumlah ini merupakan pengeluaran terbesar dibandingkan dengan 20 jenis pengeluaran pembangunan lainnya. Nilainya setara dengan 38 persen dari seluruh pengeluaran pembangunan Rp 25,7 miliar. Dana untuk sektor transportasi antara lain untuk pembuatan marka jalan seperti rambu lalu lintas. Sampai dua tahun kemudian, transportasi masih menjadi perhatian pemerintah setempat. Jumlah pengeluaran sektor ini terbesar kedua setelah sektor aparatur pemerintah dan pengawasan. Pada anggaran tahun 2002, dengan pengeluaran pembangunan tidak kurang dari Rp 108 miliar, Aceh Singkil mengalokasikan Rp 20,7 miliar untuk transportasi. Nilai ini selisih sekitar Rp 3,2 miliar dari sektor aparatur pemerintah dan pengawasan, Rp 23,9 miliar.

2. letak geografis

Aceh Singkil berada pada 20.02’-30.0’ Lintang Utara dan 970.04’-980.12’ Bujur Timur. Sebagian besar jalan yang menghubungkan Singkil, ibu kota Aceh Singkil dengan Banda Aceh, ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berjarak 710 kilometer, sudah beraspal hotmix. Kondisi serupa dijumpai pada jalan yang menghubungkan Singkil dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Melalui jalan yang lumayan halus itu, jarak tempuh kedua daerah ini sekitar 7 jam.

Berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah Selatan membuat kabupaten ini memiliki potensi perikanan dan kelautan. Perairan di Aceh Singkil merupakan sarang ikan, udang, rumput laut, dan terumbu karang. Salah satu daerah produsen ikan laut adalah Pulau Banyak. Rata-rata per tahun daerah ini menghasilkan 6.500 ton ikan laut. Sedangkan produk ikan laut seluruh kabupaten 17.400 ton. Hasil tangkapan para nelayan

ini antara lain dipasarkan ke Sibolga dan Medan. Ikan-ikan itu dikapalkan melalui Pelabuhan Balai dengan waktu tempuh sekitar 18 jam. Ikan dari Aceh Singkil itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan restoran atau warung-warung makan pada kedua kota di Provinsi Sumut itu.

3. Potensi Wilayah Aceh Singkil

Meskipun jauh dari pusat kendali pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di Banda Aceh, kami tidak ingin terkucil. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten didukung masyarakat Aceh Singkil, di era otonomi ini akan menggali optimal semua potensi daerah. Ini tidak muluk- muluk, karena Aceh Singkil memiliki potensi untuk itu, terutama sumber daya alam yang lumayan menjanjikan,” tegas Wakil Bupati Aceh Singkil Mu’adz Vohry dengan nada optimis, ketika ditemui Kompas di Singkil, kota kabupaten yang tepat berada di depan Samudera Indonesia.

Tekad untuk tidak terkucil dalam gerak pembangunan di NAD, wajar menjadi target masyarakat dan pelaksana pemerintahan di Aceh Singkil. Ada dua faktor yang dirasakan sebagai tantangan dalam membangun fisik, kemasyarakatan dan perekonomian daerah. Keduanya yakni, usianya yang baru empat tahun berdiri sebagai kabupaten, dan posisi geografis yang tidak terlalu menguntungkan. Aceh Singkil resmi menjadi kabupaten pada 27 April 1999. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1999, Aceh Singkil lepas dari induknya Kabupaten Aceh Selatan. Adapun letak geografis, wilayah Singkil persis di pantai barat Sumatera, sekitar 680 km dari kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi NAD. Untuk koordinasi pembangunan ke pusat dan provinsi serta akses ekonomi, jalur transportasi yang ditempuh penuh tantangan. Karena hanya mengandalkan satu-satunya jalan darat atau harus memutar ke Medan sejauh 300-an kilometer, kemudian menggunakan penerbangan ke Banda Aceh atau Jakarta.

Beberapa faktor yang tidak menguntungkan ini, memberi inspirasi dan memotivasi masyarakat dan jajaran pemerintahan di daerah ini agar bisa secepatnya mandiri. Kemandirian Aceh Singkil diartikan secara konkret, yakni bagaimana bisa lepas dari bayang-bayang induknya Aceh Selatan, dan hidup dengan pendapatan sendiri. Dari kerangka itu, kita sepakat lima tahun pertama Aceh Singkil harus bangkit mengejar ketertinggalan dari kabupaten-kabupaten lain di NAD

Dari segi potensi alam yang dimiliki daerah kabupaten aceh singkil keinginan untuk mengejar ketertinggalan tersebut tidak sukar diwujudkan. Selain situasi keamanan yang relatif tenang tanpa konflik, Singkil memiliki potensi di sektor perkebunan dan perikanan yang lumayan besar.

Di sektor perkebunan misalnya, di daerah ini tercatat sekitar 22 perusahaan besar perkebunan, sebagian sudah menanam modalnya dan sebagian lagi masih mengantongi izin prinsip. Komoditas yang dikembangkan adalah kelapa sawit. Hingga kini sedikitnya hampir 200.000 hektar (ha) areal kebun kelapa sawit yang sudah produktif di Aceh Singkil.

Selain milik perusahaan besar, kebun sawit juga dimiliki rakyat (petani). Luas lahan kebun sawit milik rakyat ini mulai 5 ha hingga di atas 100 ha. Kepemilikan sawit rakyat tersebut semata-mata untuk mengurangi ekses, terutama menghindari kesenjangan dengan adanya perusahaan besar di daerah ini. Jadi, rakyat Singkil tak sekadar menonton, tapi juga ikut berkiprah dan memetik hasil langsung di sektor perkebunan, Tentang potensi perikanan di daerah kabupaten aceh singkil tidak terbantah lagi karena kabupaten ini memiliki wilayah perairan potensial. selama ini kekayaan perikanan tersebut dikuras oleh nelayan-nelayan asing. Justru itu agar dominasi nelayan asing bisa dihentikan, tengah diupayakan pembangunan industri perikanan terpadu skala besar yang akan memberdayakan sekitar 500 keluarga nelayan lokal.

Sektor perikanan Aceh Singkil, kini tampak memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Salah satu pemodal besar di Tanah Air sudah menyatakan kesediaan membangun industri perikanan terpadu di daerah ini.

4.   Pendapatan Daerah

Seperti telah dijelaskan diatas setelah bupati aceh singkil mencoba untuk pisah yang sebelumnya masih ketergantungan pada aceh pusat (NAD) yang bertujuan untuk mencoba mendapatkan penghasilan dari kemandirian masyarakat tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat maupun NAD. Dimana dapat kita ketahui potensi-potensi didaerah kabupaten aceh singkil tersebut, pendapatan penghasilan bagi masyarakat adalah dominasi dari hasil pertanian yang berupa tanaman kelapa sawit, dan penangkapan ikan juga budidaya sekala rumah tangga. Namun sampai saat ini masih kurangnya pendapatan terutama dari sumberdaya perikanannya, karena masih kurangnya perhatian dari PEMDA

setempat. Sehinga penghasilan maupun pendapatan masyarakat kabupaten aceh singkil saat ini hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak lebih dari itu khusus para nelayan dan petani.

DAFTAR PUSTAKA

.2007. Tentang Aceh Singkil. didapat dari: http://www.acehsingkilkab.go.id (tanggal Akses 30 Agustus 2009).

.2005. Lampung Mengejar Ketertinggalan. Didapat dari: http://lampungpost.com/Lampung Mengejar Ketertinggalan.htm. (tanggal akses 7 Oktober 2009)

Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh. 2005. Dalam Angka . Banda Aceh.

Departemen   Pertanian   Direktorat   Jenderal   Perkebunan.   2007.   Statistik   Perkebunan

Indonesia. Jakarta

http://www. Wikipedia.com/ Kabupaten_Aceh_Timur.htm. (tanggal akses 9 oktober 2009)

Portal nasional. 2009. Profil Kepulauan Riau. Republik Indonesia. No 3. http://www.kepriprov.go.id. 9 Oktober 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s